Aceh- 29 September 2010. Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). Adalah praktik kekerasan yang terjadi di berbagai tingkat dan kelompok masyarakat yang semestinya dihentikan. Praktik ini selalu didukung oleh mekanisme ajaran agama yang keliru dan kebudayaan yang patriarkis dan menempatkan perempuan sebagai objek kekerasan. Untuk itu, sejak tahun 1984, Indonesia telah memiliki UU No. 7 Tahun 1984 mengenai UU Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sebagai instrumen HAM yang menjadi indikator pengakuan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya perempuan telah memaktubkan aturan-aturan mengenai anti diskriminasi terhadap perempuan, termasuk pada tataran kebijakan yang mendiskriminasi Perempuan

Sebagaimana diketahui secara histori, Aceh memiliki perempuan-perempuan berdaya yang lantang mengatakan anti kekerasan, anti kolonial, dan anti penindasan. Perempuan-perempuan Aceh kerap menjadi model acuan bagi perempuan-perempuan lain untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasinya. Namun, sejarah ini tampaknya akan hanya dimuseumkan, dimasukkan dalam buku-buku, dan perempuan Aceh tidak mampu menciptakan sejarahnya sendiri seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Realitas pelanggaran hak asasi perempuan tidak dapat dipungkiri, menoreh bercak luka bagi proses kesejarahan perempuan Aceh. Perempuan Aceh tidak memiliki suaranya dan badannya sendiri. Penerapan syariat islam yang tidak adil dan keliru sejak tahun 2001 tidak memperlakukan perempuan dengan ramah

Solidaritas Perempuan Aceh pada 29 November 2010 melaksanakan diskusi public yang bertujuan membangun komitmen dan sekaligus mendorong pemerintah mengkaji ulang kebijakan-kebijakan daerah yang berpontensi terjadinya kekerasan terhadap Perempuan di Aceh. Bertempat di Hotel Hermes Banda Aceh, diskusi diharapkan kedepan diberikannya ruang bagi Perempuan untuk dapat berpartisipasi dan turut adil dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan daerah tersebut. Sekitar 94 orang menghadiri diskusi publik ini yang terdiri dari banyak kalangan termasuk para kepala keucik (desa) antusias mengikuti diskusi ini.

Dalam proses diskusi, ada banyak bahan-bahan kajian yang perlu dilakukan pengkajian melalui pertemuan yang intensif dan rutin. Makalah dari Biro hukum propinsi Aceh memberikan penjelasan bagian dari pasal dalam peraturan yang ada di Aceh yang ber-persektif Perempuan mulai bidang politik, Agama, Ham, Ekonomi dan pendidikan yang tertuang dalam pasak-pasal di UUPA. Makalah dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan anak menjelasakan bagaimana proses pembuatan dan jalannya pengesahan dari peraturan daerah/qanun baik yang skala propinsi maupun skala kabupaten daerah dimana peraturan propinsi memanyungi semua peraturan yang ada dibawanya seperti qanun yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota, wacana menariknya adalah menyangkut kebijakan daerah dari Buapati Aceh Barat menyangkut penguntingan celana Perempuan dan pelarangan Perempuan mengunakan celana panjang, bedasarka penjelasan dari perwakilan dari Badan PPA, secara aturan, kebijakan skala kabupaten/kota yang berdiri dibawah peraturan skala propinsi, dengan kata lain secara hukum peraturan/qanun daerah Aceh Barat cacat hukum karena berada dibawah kebijakan propinsi yang tidak pasal yang berbicara menyangkut menyangkut penguntingan celana Perempuan dan pelarangan Perempuan mengunakan celana panjang.

Makalah dari akademisi IAIN, berbicara menyangkut bagaimana melihat pada teks formulasi hak-hak perempuan dalam alquran, serta bagaimana menjelaskan fiqih dan syariat, dimana secara singkat berbicara bahwa fiqih adalah sisi praktis dari Syariah. Bersifat temporal, relatif, dan local. Artinya ilmu fiqih akan berkembang mengikuti perubahan yang terjadi dimasing-masing daerah dan tidak bisa dipaksakan. Sebagai contoh bagimana masab menyangkut wudhuk, bagi wilayah yang melimpah air harus membasuh kepala sampai kebelakang, tentu akan berbeda bagi wilayah dimana air-nya sedikit atau kurang. Ketika bebicara menyangkut Hak Perempuan dan laki-laki dalam islam, dalam Tauhit dijelaskan kepasrahan untuk di atur/hidup berdasarkan ketentuan Allah, serta yang berhak mengatur dan mengontrol adalah Allah bukan laki-laki atau Perempuan. Pemateri juga berbicara bagaimana fakta dilapangan kondisi kekinian yang dihadapi Perempuan di Indonesia secara umum dan Aceh secara khususnya.

Pemateri dari Solidaritas Perempuan secara umumnya, berbicara kasus-kasus kekerasan yang dihadapi oleh Perempuan di seluruh Indonesia,di Makasaar, Jakarta dan Aceh. Pemateri berbicara berdasarkan fakta yang didapat melalui riset terlebih dahulu, dan khusus di Aceh, pemateri sangat konsen mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi melalui riset dan kajian-kajian FDG yang dilakukan selama kurang lebih 8 bulan, dalam makalah yang disajikan oleh pemateri juga berbicara menyangkut pengkajian ulang untuk peraturan/qanun yang tidak berspektif Perempuan bahkan menjadi alat Negara untuk mengkontrol tubuh Perempuan hukumnya adalah wajib dilakukan, melalui diskusi public ini pemateri menjelaskan bahwa ada banyak peraturan/qanun yang tidak berpihak dan bahkan cenderung menjadi alat Negara/ daerah untuk mengkontrol kehidupan Perempuan.

Dalam jalannya diskusi panel dalam sesi pertanyaan, secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 bagian pertanyaan yang berbeda berdasarkan pematerinya.

Dalam pertanyaan menyangkut proses dalam pembuatan kebijakan/aturan ada ruang-ruang yang berdasarkan aturanya seharusnya digunakan Perempuan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan, entah kenapa ruang-ruang ini menjadi tidak termanfaatkan dengan baik, kalau analisa dari pemateri yang mewakili badan PPA bahwa banyak pengerak Perempuan yang enggan untuk ikut karena berangkapan orang yang kerja di badan PPA kurang paham apa yang menjadi kebutuhan Perempuan bahkan kaku dalam membuat kebijakannya. Akan tetapi dari pengerak Perempuan banyak yang berpikir bahwa infomasi menyangkut ruang-ruang ini kadang sangat terbatas, tidak semua orang bisa mengakses itu.

Satu pertanyaan dari peserta bahwa penerapan syariat islam di Aceh itu sudah menjawab semua kebutuhan Perempuan-perempuan di Aceh, akan tetapi kemudian pernyataan ini juga dimentahkan oleh dia sendiri bahwa kondisi ketimpangan dari penerapan syariat islam sendiri karena kurang pemahaman dari pemerintah dan masyarakat menyangkut apa itu syariat Islam.

Akhir dari diskusi public ini rencananya akan disusunnya sebuah konsep bersama dimana didalam konsep ini akan berbicara menyangkut bagaimana diberikanya ruang bagi Perempuan dalam ikut sertaan untuk mengkaji kembali kebijakan-bijakan yang rentan terjadi tindak kekerasan terhadap Perempuan. Walau dalam proses akhirnya ini tidak bisa dilakukan karena dua orang narasumber/pemateri dari pemerintah tidak mengikuti proses diskusi public ini sampai akhir, maka langkah-langkah penyusunan konsep bersama ini akan dilanjutkan dalam pertemuan rutin di kemudian hari, dengan agenda menyiapkan konsep paper tersebut yang kemudian diagendakan untuk menjadi bahan dalam hearing dengan pengambil kebijakan di Aceh, baik itu gubernur maupun anggota dewan DPRA.