Oleh: Andi Cipta Asmawaty

Assamualaikum Warramatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Terima kasih kepada panitia, peserta yang telah hadir, dan kakak-kakak narasumber yang memberi kami pengetahuan dan refleksi bersama dalam diskusi publik Sayang Inong Aceh sebagai rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.  Diberi kesempatan bicara pada di akhir acara sesungguhnya bukan karena ingin menyimpulkan tetapi ingin belajar dari kakak-kakak di atas.

Oke, pada kesempatan kali ini, Solidaritas Perempuan sesuai dengan mandatnya yakni membangun gerakan politik perempuan dengan salah satu penekanannya adalah mengkritisi segala bentuk kebijakan diskriminatif bagi perempuan, sejalan dengan pemikiran bahwa qanun syariat islam memang perlu untuk ditinjau ulang. Argumentasi ini bukan pendapat baru, namun hasil pemikiran banyak perempuan akar rumput dari penelitian yang kami baru saja lakukan dan sedang berjalan tiga bulan di dua desa yakni Desa Lampuu, Kabupaten Aceh besar dan Desa Sosial, Kabupaten Bener Meuriah. Saya membuat slide show foto-foto perempuan yang kami wawancarai sekitar dua menit.

Lagu tersebut merupakan rekaman asli ketika kami wawancarai. Dan di balik nadanya yang melankoli, ternyata terdapat lirik-lirik yang menguatkan perempuan. “Ike kuning ngebetimang, Ike putih ngebebilang” (Perempuan bukan emas untuk ditimbang, bukan uang untuk dihitung)

 

Kekerasan terhadap perempuan adalah upaya yang dilakukan pihak tertentu (bisa perorangan, kelompok, bahkan sistem) untuk menyebabkan perempuan berada dalam kondisi yang tidak nyaman dan kehilangan akses dan kontrol hak-haknya dan budaya adalah abstrak nilai yang secara sadar dan tidak sadar mempengaruhi pola dan cara hidup kita. Nah dari hasil penelitian tersebut, kami menyimpulkan bahwa ternyata kekerasan terhadap perempuan bukanlah bagian dari kebudayaan Aceh sendiri, bukan bagian dari kebudayaan Gayo Alas, Gayo Takengon, bukan bagian dari kebudayaan Melayu umumnya namun sebenarnya tidak lepas dari  konstelasi dan dinamika politik yang sampai hari ini masih mempengaruhi hidup kita yang naasnya dimana dimensi kekuasaan  sedemikian hebat menentukan pola sejarah kita yang berdampak pada cara pikir kita hingga kita tidak lagi bisa membedakan mana praktik budaya yang dibangun dari kesepakatan sosial dimana terdapat juga peran perempuan di dalamnya mana praktik budaya yang dibangun dari tangan kekuasaan.

Hal ini termasuk juga praktik kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan yang saya maksud bukanlah hanya merujuk pada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, tetapi bentuk-bentuk kekerasan yang saling mengikat dan membentuk lapisan-lapisan sehingga sulit ditembus seperti kekerasan ekonomi yang bercampur dan dibalut kekerasan atas nama agama, kekerasan atas nama budaya, kekerasan atas nama negara yang seringkali menilai tubuh dan seksualitas perempuan sebagai pondasi moralitas sosial. Tubuh perempuan ditempatkan menjadi penyanggah seksualitas yang dibebankan bukan pada kesepakatan sosial, melainkan dominasi kaum tertentu yang menginginkan tubuh perempuan itu sebagai musuh atau saingan dan bukan teman apalagi partner. Terdapat anggapan bahwa tubuh perempuan itu monster, tubuh perempuan itu berlendir sehingga rasanya tidak pantas tampil di muka publik, rasanya tidak etis jika ia diberi kesempatan yang sama, rasanya tidak adil jika diberi keadilan atau akses, sehingga tubuh perempuan kemudian diberi label. Setiap ornamen tubuh perempuan kemudian diberi label dan disahkan untuk menjadi objek kekerasan hanya karena misalnya berkaitan dengan konsep AURAT yang diinterpretasikan semau-maunya tergantung dari dinamika politik yang sangat maskulin tadi, artinya bahwa politik kita itu tidak pernah memasukkan unsur sejarah dan pengalaman perempuan.

Catatan Komnas Perempuan tahun 2009 silam, setidaknya Indonesia sekarang memiliki 154 kebijakan daerah-desa yang diskriminatif termasuk pemberlakuan qanun-qanun di Aceh. Wajah dari kebijakan yang 154 tadi sebenarnya wajah pengendali moralitas, penyelesaian konflik-konflik sosial, dan bentuk keteraturan sosial tetapi jika kita bongkar isi dan perspektif kebijakan tersebut sebenarnya pandangan soal tubuh perempuan yang tidak pantas, tidak etis, dan selalu keliru dalam posisi sosial.  Saya juga mau bilang, pandangan ini bukan bentukan pikiran murni dari masyarakat Aceh, bukan bagian dari kebudayaan Aceh, tetapi sebenarnya tawaran dari pusat yang menginginkan Aceh tidak lepas dari NKRI. Artinya dalam arti sederhana, tubuh dan seksualitas perempuan itu properti yang harganya sama dengan sumber daya alam, yang nilainya sama dengan uang. Karena wacana integrasi Aceh ke NKRI tidak lepas dari wacana-wacana ekonomi dan politik pragmatis, bukan sesungguhnya prinsip-prinsip kebangsaan yang dibangun oleh founding father Indonesia.  Konsekuensinya adalah pertama, tubuh perempuan didomestikkan padahal ia berhak dalam publik dan kedua, kekerasan terhadap perempuan. Tidak heran, aksi tangkap-menangkap perempuan yang tidak berjilbab yang gencar dilakukan oleh WH sebenarnya konsekuensi pahit yang didapatkan perempuan hanya karena politik yang tidak berpihak pada perempuan.

Upaya mempanjangkan jilbab dan mempenglonggar pakaian tubuh perempuan juga tidak lepas dari wacana politik dan juga media yang saling bertarung. Hasil penelitian SP Aceh menunjukkan dulu praktik-praktik ritual budaya masih memperbolehkan perempuan hanya mengenakan selendang atau kerudung tetapi kini, malah praktik tersebut dianggap tradisional dan pembodohan. Orang dulu dianggap tidak sama pintar dengan orang sekarang, padahal hasil cek-menricek kami selama ini, orang yang pandai mengaji adalah orang dulu, orang yang lebih jelas pandangannya soal seksualitas perempuan justru orang dulu. Saya juga sebenarnya tidak mau mempolarisasi dulu atau sekarang. Tetapi wacana dulu atau sekarang itu terus bermain hingga hari ini yang menjadi pandangan ibu-ibu kampung misalnya  mereka berkata “Dulu, saya kecil tidak ada yang namanya hukum cambuk, tidak ada yang namanya rajam, atau jilbab panjang-panjang. Orang dulu sekolah dengan baju seadanya.”

Nah, eksekusi hukum cambuk di Aceh kemudian dijadikan contoh benar-benar yang ditiru oleh suatu desa kecil di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2007, peraturan ini kemudian tidak menjalankan mekanisme tata perundangan yang baik karena peraturan hukum cambuk di desa ini tidak dicatat dalam lembaran daerah dan tidak dinomorkan. Tetapi karena desa ini tidak terpantau oleh pemerinta, kepala desa kemudian membuat lembaran peraturan hitam di atas putih yang menjadikan peraturan hukum cambuk ini kemudian leluasa dan menyiksa tubuh perempuan di bawah umur karena dituduh berzina. Kami mewawancarai kepala desa tersebut dan mengatakan bahwa peraturan desa itu murni mengikuti apa yang dilakukan di Aceh. Kepala desa ini berpikir bahwa jika negara membolehkan hukum cambuk di suatu propinsi, mengapa tidak diperbolehkan di tingkat desa. Dan pemberlakukan hukum ini benar-benar diskriminatif jika terdapat dugaan berzinah, perempuan karena dianggap tidak mampu membayar denda dicambuk dan harus merasakan malu di sepanjang hidupnya sedangkan laki-laki hanya membayar denda sebesar Rp 2 juta setengah dan pergi dari desa.

Secara nasional, kami melihat tren ini jika dibiarkan bisa berbahaya dan jika dilanjutkan justru semakin memperparah pondasi demokrasi yang kita bangun secara susah payah. Ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi anti penyiksaan yang sudah dilakukan oleh aktivis-aktivis pendahulu kita, malah cenderung dilanggar oleh negara itu sendiri. Bukannya melakukan sosialisasi untuk membentuk peraturan sesuai dengan ratifikasi konvensi, tetapi membangun undang-undang yang mengatakan ratifikasi konvensi tidak perlu diikuti.

Oleh karena itu, rasanya tepat tetap untuk mengkampanyekan “tinjau ulang qanun” bukan hanya karena tidak humanis tetapi juga bukan berlandas atas nama sayang inong Aceh. Kampanye 16 hari yang dilakukan sebenarnya dari pengalaman tiga perempuan di dominika Marabal Sister yang dibunuh oleh rezin dictator, Trujillo 40 tahun yang lalu hanya karena ingin menyelamatkan para suami mereka yang anti rejim atau pengalaman perempuan yang dibunuh hanya karena masuk ke dalam fakultas teknik, hanya karena ada anggapan bahwa fakultas teknik adalah domain laki-laki di Montreal, Kanada. Hal ini bermakna pengalaman perempuan adalah sumber pembelajaran bagi kita semua yang harus didengarkan, dirasakan, dan dimaknai.