Dialog Pemenuhan Hak-hak Perempuan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam:

Dalam Rangka Kampanye Publik 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan:  Sayangi Inong Aceh[1]

Banda Aceh, 29 November 2010

 

1. Latar Belakang

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). Adalah praktik kekerasan yang terjadi di berbagai tingkat dan kelompok masyarakat yang semestinya dihentikan. Praktik ini selalu didukung oleh mekanisme ajaran agama yang keliru dan kebudayaan yang patriarkis dan menempatkan perempuan sebagai objek kekerasan. Untuk itu, sejak tahun 1984, Indonesia telah memiliki UU No. 7 Tahun 1984 mengenai UU Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sebagai instrumen HAM yang menjadi indikator pengakuan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya perempuan telah memaktubkan aturan-aturan mengenai anti diskriminasi terhadap perempuan, termasuk pada tataran kebijakan yang mendiskriminasi perempuan.

Sebagaimana diketahui secara histori, Aceh memiliki perempuan-perempuan berdaya yang lantang mengatakan anti kekerasan, anti kolonial, dan anti penindasan. Perempuan-perempuan Aceh kerap menjadi model acuan bagi perempuan-perempuan lain untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasinya. Namun, sejarah ini tampaknya akan hanya dimuseumkan, dimasukkan dalam buku-buku, dan perempuan Aceh tidak mampu menciptakan sejarahnya sendiri seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Realitas pelanggaran hak asasi perempuan tidak dapat dipungkiri, menoreh bercak luka bagi proses kesejarahan perempuan Aceh. Perempuan Aceh tidak memiliki suaranya dan badannya sendiri. Penerapan syariat islam yang tidak adil dan keliru sejak tahun 2001 tidak memperlakukan perempuan dengan ramah. Perempuan Aceh selalu menjadi sasaran tanpa nilai keadilan.  Hal ini dapat dilihat dari kasus pemerkosaan oleh WH (Wilayatul Hisbah) di Langsa, praktek sweeping, penggutingan celana jins, dan pemberlakuan peraturan pakaian muslim dan jilbab di Aceh Besar dan Aceh Barat. Belum lagi, rancangan qanun jinayat yang memuat pasal-pasal yang merugikan dan tidak melindungi perempuan. Deretan kasus di atas merupakan dampak atas mekanisme regulasi syariat islam yang minim sosialisasi terhadap perempuan, mempersempit keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan keputusan, dan pelaksanaannya yang diskriminatif bagi perempuan.

Oleh karena itu, berbagai pelanggaran kasus KTP seharusnya dihentikan. Hal ini telah dijamin oleh Pasal 2 huruf f UU Ratifikasi CEDAW berbunyi:

mengambil semua langkah yang sepatutnya, termasuk perundang-undangan, untuk memodifikasi atau menghapus undang-undang, peraturan, adat-istiadat dan praktik yang ada bersifat diskriminatif terhadap perempuan”.

Dengan demikian, pemerintah secara bersama dapat melaksanakan tanggung jawab ini. Untuk itu, dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan hak-hak asasi, SP Aceh sebagai lembaga yang memperjuangkan penegakan hak-hak perempuan di Aceh mempergunakan momentum rangkaian kampanye 16 hari kekerasan yang bertajuk “SAYANGI INONG ACEH” sebagai momentum penghentian KTP.  Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence) merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kegiatan ini berlangsung setiap tahunnya sejak tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember sebagai hari peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Melalui kampanye 16 hari penghapusan kekerasan terhadap Perempuan terbangun kerjasama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak, baik pemerintah, aktivis HAM perempuan, maupun masyarakat secara umum, untuk dapat mendorong keterwujudan dari keadilan, persamaan dan pemenuhan hak-hak Perempuan. Oleh karena itu, SP Aceh akan menyelenggarakan diskusi bersama pemangku kepentingan dengan tema: Sayangi Inong Aceh.

2. Tujuan

  • Mempromosikan hak-hak perempuan dan hak-hak manusia melalui kampanye 16 hari penghapusan kekerasan terhadap Perempuan
  • Membuka ruang bersama untuk berdialog mengenai situasi pelanggaran HAM dan HAP yang terjadi pada perempuan Aceh
  • Meminta pemerintah Provinsi Aceh untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang berpotensi terjadinya KTP
  • Menjadi sarana peningkatan kapasitas dan pengetahuan di antara pemangku kepentingan

 

3. Pelaksanaan

Dialog ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal            : Senin, 29 November 2010

Pukul                      : 09.00 wib s.d Selesai

Tempat                  : Hermes Palace Hotel

Pembicara               :

 

  • Gubernur Aceh ( atau yang mewakili )
  • Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Aceh
  • Kepala Biro Hukum Propinsi Aceh
  • Musdawati (Dosen IAIN Ar-Raniry)
  • Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan

 

4. Keluaran

  • Tersosialisasinya 16 Hari Penghapusan kekerasan terhadap Perempuan serta terbangunnya pemahaman bersama menyangkut kekerasan berbasis jender sebagai isu Hak Asasi Manusia di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
  • Adanya Konsep paper bersama yang akan dibawa dalam dialog ke pemerintah
  • Adanya kajian kebijakan-kebijakan yang berpotensi terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan.

5. Peserta

Peserta dari dialog ini terdiri dari komunitas Perempuan akar rumput, aktivis HAM Perempuan, dan Pemerintah Aceh baik eksekutif maupun legislatifnya. Jumlah perserta direncanakan berkisar 50 orang.

6. Pelaksana

Panitia pelaksana dari diskusi publik ini adalah Solidaritas Perempuan Aceh.


[1]Kampanye lain dapat dilihat dari blog: http://www.sayanginongaceh.wordpress.com dan ikuti kami di twitter: @sayanginongaceh